Press "Enter" to skip to content

Catatan Buruk Satu Dekade Syahrul Yasin Limpo

Syahrul Yasin Limpo berjalan memasuki halaman Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan dalam balutan Pakaian Dinas Upacara (PUD). Bersama denganya Agus Arifin Nu’mang juga cakap dengan seragam putih-putih. Tepat Pukul 11.00, 8 April 2008 kala itu keduanya resmi memimpin Sulawesi Selatan.

Perjalanan Syahrul tidak mudah. Perolehan suara yang cukup dekat dengan rival sekaligus mantan bosnya, Amin Syam di Pemilihan Gubernur 5 November 2007 harus berakhir di ruang oval Mahkamah Konstitusi. Pasangan Asmara (Amin Syam/Mansyur Ramli) menggugat selisih suara pasangan Sayang (Syahrul Yasin Limpo/Agus Arifin Nu’mang).

Hawa politik ketika mereka bertarung cukup panas. Sayang menang 39,53 persen dari Asmara 38,76 persen. Saat itu masih ada satu pasangan calon yang ikut bertarung. Azis Qahhar Mudzakkar/Mubykl Handaling yang memperoleh suara 21,71 persen.

Peristiwa 2007 itu jadi tonggak sejarah perpolitikan di Sulawesi Selatan tahun-tahun setelahnya. Azis Qahhar Mudzakkar kembali jadi rival politik pasangan Sayang di perebutan kekuasaan 2013-2018. Anak tokoh pendiri Tentara Islam Indonesia (TII) Kahar Muzakkar itu digandeng mantan Wali Kota Makassar dua periode, Ilham Arief Sirajuddin.

Lagi-lagi, pemilihan gubernur ini berakhir di Mahkamah Konstitusi. Meski jadi satu-satunya kasus sengketa pilkada yang berlarut-larut ketika itu, tepat 8 April 2013 Syahrul dan Agus kembali dilantik jadi Gubernur periode 2013-2018. Dan Ilham jadi pesakitan setelah tersangka korupsi oleh KPK.

8 April 2018 ini jadi akhir perjalanan Syahrul di pucuk pimpinan Sulawesi Selatan. Ia tak bisa ikut lagi. Namun wakilnya tetap melaju berpasangan dengan Tanribali Lamo, mantan perwira tinggi militer yang beberapa kali jadi Pejabat Gubernur di beberapa provinsi. Termasuk 2008 ketika Sayang menang pertama kali.

Pelantikan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang periode 2008-2013. Bersalaman dengannya Tenribali Lamo sebagai Pejabat Pengganti Gubernur kala itu.

Aziz Qahhar Mudzakkar untuk ketiga kalinya juga kembali dalam pusaran perebutan kekuasaan. Ia digandeng Nudin Halid, tokoh besar dari Partai Golkar yang namanya menyeruak ketika meduduki posisi terbaik di Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Perebutan jabatan gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2022 saat ini juga menyeret saudara Aziz Qahhar Mudzakkar, Andi Mudzakkar kedalam peta permainan. Ia berdampingan dengan adik kandung Syahrul Yasin Limpo, Ichsan Yasin Limpo, Bupati Kabupaten Gowa dua periode.

Selama 10 tahun Syahrul dan Agus berkuasa, banyak hal yang telah berubah. Fokus ke Syahrul Yasin Limpo, anak kedua Muh. Yasin Limpo dan Nurhayati ini menguasai Sulawesi Selatan, banyak catatan yang memuji-muji kesuksesannya.

Saat Media Gathering 22 Desember 2017, Syahrul mengatakan, selama kepemimpinannya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan selalu berada di atas perekonomian nasional. Ia membandingkan 8,7 juta penduduk Sulawesi Selatan dengan 262 juta jiwa yang menyebar di penjuru Indonesia.

Salah satu indikator yang disebutkan Syahrul, sebagaimana dilansir laman resmi sulselprov.go.id, karena iklim investasi yang ramah. Informasi resmi itu bahkan menuliskan pengakuan dari Lee Kwan Yew School of Public Policy (mungkin maksudnya Lee Kuan Yew School of Public Policy).

Sekolah kebijakan publik milik Lee Kuan Yew ini merupakan program pascasarjana otonom dari National University of Singapore (NUS). Pengakuan itu kata Syahrul menempatkan Sulawesi Selatan sebagai daerah ramah investasi.

Ia juga menjabarkan sejumlah proyek infrastruktur yang dirancang pada masa kerjanya, seperti tol dalam kota, Makassar New Port, perluasan bandara, pembangunan empat bendungan besar, underpass simpang lima, jalan layang Maros-Bone hingga pembangunan rel kereta api Makassar-Parepare.

Dalam dunia pendidikan, Syahrul menyebut pendidikan gratis dari Sekolah Dasar hingga SMA sebagai pendukung kesuksesannya memimpin Sulawesi Selatan. Bahkan ada 500 orang yang diberangkatkan untuk mengapuh program doktoral di luar negeri.

Masa sepuluh tahun memang bukan waktu yang lama, namun juga tak sebentar untuk mengubah peradaban. Sayangnya, di balik setiap sukses yang dituliskan, beberapa hal sepertinya terlupakan. Berikut catatan kelam yang terjadi di masa jabatan Syahrul Yasin Limpo.

1. Menjadikan Sulsel Lumbung Korupsi

Masyarakat Anti Korupsi (Mars) Sulawesi Selatan yang menyematkan predikat tersebut. Dalam catatan Mars sepanjang 2016 saja, ada 100 kasus korupsi yang terjadi di Sulawesi Selatan. Korupsi yang paling mencolok dari sektor sumberdaya alam.

Memang belum bisa jadi kesimpulan mutlak, terlebih beberapa korupsi tersebut sepintas hanya dugaan. Apalagi jarang yang mampu dibuktikan melalui proses hukum yang adil. Namun mata memang harus jeli mencermati setiap gerak gerik penguasa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menempatkan Sulawesi Selatan di urutan ke-7 dari 34 provinsi sebagai daerah terkorup. Ada banyak kasus yang akhirnya disupervisi KPK dari Kejaksaan, karena meski tercatat banyak, namun kurang yang berakhir persidangan.

Sekedar mengingatkan di akhir masa jabatan Syahrul jadi gubernur, beberapa kasus korupsi besar yang sempat menyita perhatian publik ikut mengiringi. Diantaranya:

  • Korupsi Dana Bansos

Tahun pertama Syahrul memimpin Sulawesi Selatan langsung diganjar dengan terbongkarnya korupsi dana bantuan sosial. Tidak main-main, total kerugian negara mencapai Rp8,8 miliar. Meski saat korupsi berjamaah ini terjadi, Syahrul masih menjabat Wakil Gubernur, namun bola menggelinding liar saat ia berada di puncak.

Sekertaris Daerah Andi Muallim telah divonis bersalah dalam kasus ini. Begitu pula dengan Bendahara Pemprov Anwar Beddu. Anggota Dewan seperti Mujiburahman, Mustagfir Sabri alias Moses, Kahar Gani dan mantan Ketua PDK Sulsel Adil Patu juga terjerat.

Nama MT Susilo Harahap juga mencuat. Ipar Syahrul dari istrinya Ayunsri Harahap ini pun sempat diperiksa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Begitupun dengan wakilnya selama sepuluh tahun, Agus Arifin Nu’mang yang kini kembali ikut konstelasi politik. Namun meski telah masuk jilid ke empat, kasus ini belum juga usai.

Pengadaan Mobil Toko (Moko)

Masa transisi periode jabatan Syahrul 2012-2013 ada satu program yang awalnya dipaparkan secara optimis. 100 pedagang kecil akan dibekali dengan Mobil Toko (Moko). Sayangnya, hingga hari ini mobil yang dielu-elukan itu tak kunjung mengaspal di jalanan.

Sedari awal, proyek ini terlihat tergesa-gesa. Direktur Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi Selatan Abdul Muthalib telah mencium gelagak kurang baik. Anggaran pengadaan Moko senilai Rp2,9 miliar tetiba masuk dalam APBD-Perubahan 2011. Padahal sifatnya bukan proyek dengan prioritas tinggi sebagaimana seharusnya masuk dalam APBD-Perubahan.

Nama adik kandung Syahrul, Imran Yasin Limpo yang menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan kala itu dianggap punya andil besar. Sayang, hingga saat ini kasus pengadaan Moko tidak pernah jelas, mobilnya pun tak kunjung nyata. Ia bahkan dilupakan seiring waktu.

Dugaan Korupsi CPI

Sepertinya nama Syahrul sangat sulit dialihkan dalam proyek reklamasi Centerpoint of Indonesia (CPI). Dalam masa kepemimpinannyalah, perjanjian kerjasama Pemprov Sulsel dengan PT Yasmin Bumi Asri dan PT Ciputra sebagai pihak ketiga megaproyek itu terjadi.

Indikator paling jelas adanya pelanggaran bisa dilihat dari Hak Penguasaan Lahan (HPL) antara Pemprov Sulsel dengan investor. Padahal ada anggaran APBD yang diguna membiayai CPI. Total Rp224 milir dari urungan tiga dinas terkait. Bina Marga, Tata Ruang dan Dinas Pemukiman.

CPI masih berproses secara hukum, sementara pembangunannya tetap dilanjutkan meski tak ada DPRD yang dilibatkan. Saat masa pemerintahan SBY proyek ini sempat ditolak, meski di dalamnya hendak membangun Wisma Negara. Karena mengalami jalan buntu pembiayaan, jadilah investor dilibatkan.

2. Membawa Sulsel Diambang Kesenjangan SosialĀ 

Dalam banyak kesempatan, Syahrul selalu menyebut pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan melebihi laju nasional. Kata-kata ini memang menumbuhkan optimisme. Sayangnya, laju perekonomian yang terjadi di Sulawesi Selatan hanya dinikmati kalangan tertentu.

Karena gini ratio, sebagai tolak ukur ketimpangan si kaya dan si miskin sebagai dampak membaiknya perekonomian, nyaris tidak tersentuh sama sekali. Dalam nilai koefisien gini ratio Sulawesi Selatan juga menempati posisi kedua tertinggi.

Artinya, ketimpangan sosial di bawah kendali Syahrul dan Agus kedua terburuk di Indonesia. Posisi pertama diambil alih Yogyakarta dengan koefisien 0,440, Sulsel menyusul dengan 0,429. Jika dihitung menggunakan distribusi pendapatan, Sulsel masuk dalam nilai ketimpangan sedang. Mendekati ketimpangan tinggi.

Metode perhitungan gini ratio, angka 1 menunjukkan tidak merata sempurna dan hanya dikuasai oleh satu pihak. Koefisien Sulawesi Selatan ini jauh lebih tinggi dari rata-rata Indonesia 0,391. Hanya saja ini tidak pernah dibanggakan.

Meski data Badan Pusat Statistik di atas terjadi sepanjang 2018. Namun, melihat perjalanannya, angka ini nyaris tidak pernah berubah sejak 2012 hingga sekarang. Bahkan pernah jadi sangat tinggi di 2014 dengan nilai koefisien 0,448.

Salah satu cara melihat adanya ketimpangan dengan menganalisa angka kejahatan. Latar belakang ekonomi selalu mendorong seseorang untuk melawan hukum. Data Polda Sulawesi Selatan 2015 mencatat 3.762 kasus penganiayaan terjadi. Jumlahnya naik dari 2014 3.475 kasus.

Pencurian motor menduduki posisi kedua dengan jumlah 2.476 kasus. Pencurian biasa 2.252 kasus, penipuan 1.756 kasus, pencurian dengan keberatan 1.046 kasus, penggelapan 932 kasus serta perampokan 707 kasus. Yang menarik, karena terdapat pula 688 kasus pengancaman dari berbagai bentuk.

Salah satu janji politik Syahrul ketika kembali menjabat di periode kedua yakni mengurangi angka kemiskinan dikisaran 5,0-6,5 persen. Nyatanya, hingga berakhir masa berkuasanya, kemiskinan di Sulawesi Selatan malah terus meningkat. Persentase terakhir di 2017 bahkan mencapai 9,48 persen.

Memang pernah ada pengurungan di 2014, tapi angka yang dijanjikan pasangan SYL dan Agus nyaris tersentuh pun tidak. Ini kian menambah panjang ketimpangan di Sulawesi Selatan. Bukan hanya di perkotaan, terbesar malah terjadi di daerah-daerah kecil.

Dua kriteria di atas belum bisa dikategorikan sebagai bentuk kegagalan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu’mang. Namun semuanya terjadi ketika mereka berkuasa. Jika kembali membuka janji-janji kampanye mereka, akan kian banyak lagi catatan yang bisa dibuat.

Harus diakui pula, masa kepemimpinan SYL ada banyak ambisi proyek mega besar yang direncanakan. CPI salah satunya. Tapi selalu ada cerita menarik dari proyek tersebut. CPI bahkan harus berperkara hukum karena banyak dugaan pelanggaran.

Jika Syahrul menyebut kereta api sebagai bentuk kemajuan Sulawesi Selatan, nyatanya hingga sekarang kereta tersebut belum juga beroperasi. Malah terkesan tak jalan-jalan karena anggaran yang diharap dari investor swasta tak kunjung cair. Padahal katanya daerah ini ramah investasi.

Begitu juga dengan perluasan Bandara Sultan Hasanuddin. Harus diingat, kalau proyek ini punya catatan buruk. Dua orang sudah divonis bersalah karena korupsi. Atau kita kembali melirik stadiun Barombong yang sejauh ini belum juga diresmikan.

Terlepas dari catatan ini, Syahrul memang punya sederet prestasi. Jumlah penghargaan yang diperoleh Sulawesi Selatan berkat tangan dinginnya cukup banyak. Untuk itu layak rasanya sedikit mengucap terima kasih. Namun pekerjaan tak kunjung usai yang diwariskannya selama 10 tahun, merupakan perkara lain yang harus tetap diingat.